Laporan Wartawan Kompas Cornelius Helmy Herlambang

BANDUNG, RABU – Kreative Independent Clothing Komunity (KICK) menggelar puncak acara KICKfest 2008 di Bandung,1-3 Agustus di Lapangan Gasibu Bandung. Sebelumnya, ajang serupa digelar di Yogyakarta, April 2008 dan satu bulan kemudian di Makassar.

Menurut Ketua Umum KICK Tb Fiki Chikara Satari, ajang ini digelar guna memperluas jaringan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelakunya. Ia memberikan contoh pada penyelenggaraan pertama tahun lalu di Bandung, KICKfest mampu meraup omzet Rp 3,5 Miliar dalam tiga hari dengan pengunjung sebayak 300.000 orang.

“Sekarang kami targetkan omzet berputar sebanyak Rp 10 Miliar dengan jumlah peserta sebanyak 1000 orang. Namun, lebih dari itu kami mengharapkan ajang ini bisa mendorong masyarakat umum untuk semakin kreatif dan produktif,” katanya.

–>

MANCHESTER – Sir Alex Ferguson mengancam akan meninggalkan Old Trafford. Itu akan benar-benar dilakukan pria usia 66 tahun tersebut, jika memang Cristiano Ronaldo ngotot meninggalkannya.

Kenekatan Fergie ini bukan tanpa sebab. Meski sempat menegaskan akan mengamankan posisi Ronaldo, United dibuat kesal dengan langkah Real Madrid, yang di lain pihak tidak kalah ngototnya optmistis memboyong winger Portugal tersebut.

“Jika Ronaldo pergi saya juga pergi,” ketus Ferguson, seperti dilansir Goal, Rabu (30/7/2008).

Komentar yang dilontarkan Fergie dijamin akan membuat banyak kuping merah. Pelatih tersukses di Inggris itu pasalnya harus rela meninggalkan 10 gelar Premiere League, lima trofi FA, dua gelar Liga Champions, serta satu gelar Piala Interkontinental selama 22 musim memimpin skuad The Red Devils.

Terkait komentar, Fergie memang piawai bersandiwara di depan media. Komentarnya ini ditengarai sebagai upayanya menekan Cristiano Ronaldo, agar tidak nekat pergi dari Old Trafford dan bergabung dengan Real Madrid musim depan.

JAKARTA, RABU – Lima hakim Pengadilan Tipikor bersepakat bulat menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Artalyta Suryani. Hakim menyatakan, uang sebesar 660.000 dolar AS yang diberikan Artalyta kepada jaksa (non-aktif) Urip Tri Gunawan adalah suap.

Uang diberikan sebagai kompensasi atas penyelidikan BLBI II yang hasilnya tidak menyebutkan adanya tindak pidana korupsi dalam perkara BDNI milik Sjamsul Nursalim. Karena tidak ditemukan tindak pidana, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan BLBI.

Majelis hakim menggunakan empat rekaman percakapan telepon hasil penyadapan KPK sebagai fakta hukum. Yakni percakapan Artalyta dengan Urip pada 27 Februari pukul 17.23 WIB dan pukul 17.39 WIB. Percakapan dengan Kemas Yahya Rahman (Jampidsus) pada 1 Maret 2008 dan percakapan dengan Untung Udji Santoso pada 2 Maret 2008, sesaat setelah Urip ditangkap KPK di depan kediaman Artalyta.

Pada rekaman 27 Februari 2008 pukul 17.23 WIB, Artalyta meminta agar Urip segera mengambil uang miliknya karena sudah terlalu lama disimpan di brankasnya. Rekaman pada pukul 17.39 WIB pada hari yang sama mengungkapkan, adanya pemberitahuan dari Urip bahwa hasil penyelidikan BLBI tidak akan mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Atas fakta-fakta hukum diatas, hakim tidak percaya dengan pledoi dan replik Artalyta maupun kuasa hukumnya yang menyatakan uang 660.000 dolar AS adalah pinjaman kepada Urip untuk membuka usaha perbengkelan.

“Dalam rekaman pada 27 Februari 2003 pukul 17.23 WIB, membuktikan bahwa uang 660.000 dolar AS yang diberikan kepada Urip Tri Gunawan bukan pinjam meminjam, tapi imbalan atau kompensasi atas penyelidikan BLBI II, dimana Urip sebagai ketua tim,” tegas hakim Andy Bachtiar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/7).

Selama berhubungan melalui alat komunikasi maupun bertemu langsung dengan Urip, baik di hotel maupun di restoran, Artalyta tidak pernah menyinggung soal proposal. “Justru pembicaraan berkaitan dengan penyelidikan BLBI. Bahkan, Urip mengatakan kepada Artalyta, beritanya aman, tidak singgung apa-apa,” lanjut hakim Andy.

Hakim mengatakan, Urip ikut membahas hasil penyelidikan BLBI yang isinya tidak diketemukan adanya tindak pidana serta menyerahkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penagihan kekurangan pembayaran. Hasil penyelidikan BLBI yang diputuskan Kejaksaan Agung tersebut, menurut hakim sama persis dengan yang disampaikan Urip kepada Artalyta.

“Terdakwa menyatakan informasi yang diberikan Urip adalah bohong. Majelis hakim menilai, informasi tersebut tepat dan benar. Dan itu adalah kesepakatan antara Urip dan Artalyta,” tambah hakim Andy.

Hakim Dudu Duswara membacakan enam fakta hukum yang membuktikan uang 660.000 dolar AS diberikan kepada Urip dalam rangka penyelidikan BLBI. Pertama, Artalyta dengan tujuan mendapatkan informasi penyelidikan BLBI, telah berhubungan dan meminta Urip agar memberikan informasi setiap perkembangan penyelidikan BLBI II (BDNI).

Kedua, Urip Tri Gunawan yang sepatutnya menolak karena mengetahui hasil penyelidikan BLBI yang bersifat rahasia, ternyata tidak mengindahkan dan justru tetap melakukan pertemuan dengan Artalyta Suryani serta memberikan informasi.

Ketiga, dengan tujuan agar Sjamsul Nursalim selaku obligor BDNI tidak dimintai keterangan di Kejaksaan Agung, surat panggilan diserahkan kepada Artalyta Suryani dan Urip menyarakan agar Sjamsul Nursalim tidak memenuhi panggilan.

Keempat, Urip Tri Gunawan yang tak lain PNS dan Jaksa yang tahu hasil penyelidikan BLBI, menyarankan agar Artalyta membuat surat pernyataan sakit agar Sjamsul Nursalim tidak memenuhi panggilan guna memberi keterangan di Kejaksaan Agung.

Kelima, Artalyta Suryani yang telah mendapatkan informasi hasil penyelidikan BLBI II dari Urip Tri Gunawan setelah mendapat saran agar Sjamsul Nursalim untuk tidak hadir di Kejaksaan Agung, pada 2 Maret 2008 memberikan kepada Urip sebesar 660.000 dolar AS kepada Urip.

Keenam, perbuatan Urip melakukan pertemuan dengan Artalyta dan memberikan informasi pada Artalyta, memberikan saran agar Sjamsul Nursalim tidak menghadiri panggilan Kejaksaan Agung dan memberikan 660.000 dolar AS pada 2 Maret 2008, bertentangan dengan UU Kejaksaan dan kode etik jaksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PNS. (Persda Network/yls)

Presiden Bush (images.salon)

Amsterdam – Defisit anggaran pemerintah AS ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal tahun ini. Untuk tahun fiskal 2009, yang akan dimulai Oktober nanti, terjadi defisit US$482 miliar.

Demikian kantor perencanaan anggaran Gedung Putih seperti dilansir NRC Handelsblad online, Selasa sore atau Rabu (30/7/2008) dinihari WIB.

Menurut Washington, defisit yang luarbiasa besar itu antara lain dipengaruhi oleh pengurangan pajak, pengeluaran besar untuk pertahanan dan keamanan, ekonomi yang memburuk dan paket stimulans.

Kandidat presiden dari Demokrat Barack Obama dan rivalnya dari Republik John McCain dalam reaksinya sama-sama menyalahkan pemerintah Bush. Obama mengatakan bahwa telah terjadi pengambilan keputusan yang kurang bertanggung jawab di Wallstreet dan Washington. Dia tetap pada rencananya untuk menstimulasi ekonomi lebih lanjut.

Sementara McCain mencoba menghapus kesan bahwa dia akan meneruskan kebijakan Bush jika dia terpilih jadi presiden. McCain berjanji bahwa termin kepemimpinannya sebagai presiden akan dia tutup tanpa meningalkan defisit. Meskipun dia mengakui bahwa itu tidak mudah.

Defisit anggaran sebesar US$482 miliar itu setara dengan 3,3% Gross Domestic Product (GDP) AS. Itu merupakan rekor dan terbesar sepanjang sejarah.(es/es)

Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di sejumlah KJRI di Malaysia. Penyelidikan ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi KBRI di Malaysia yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk mantan Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia  Rusdihardjo.

“Saat perkara korupsi KBRI Malaysia di proses di pengadilan, kita sudah mulai menyelidiki kasus ini,” ujar Johan saat dihubungi, Minggu (27/7/2008).

Seperti diketahui, KPK telah berhasil mengungkap dugaan korupsi di KBRI di Malaysia. Korupsi dilakukan dengan menerapkan pungutan biaya keimigrasian. Pungutan dilakukan dengan menggunakan surat keputusan ganda yakni SK Nomor 021/SK-DB/0799 tertanggal 20 Juli 1999 yang ditandatangani Dubes Jacob Dasto.
Dengan SK itu, ada dua tarif berbeda untuk mengurus dokumen keimigrasian. Tarif biaya tinggi dikenakan ke pemohon dokumen keimigrasian. Tetapi KBRI Malaysia menerapkan tarif yang terendah ketika menyetor uang tersebut ke PNBP.

Rusdihardjo merupakan Dubes RI di Malaysia yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus dugaan korupsi pungutan biaya keimigrasian di KBRI di Malaysia 2004-2006. Kerugian negara yang timbul akibat korupsi ini sebesar 6.150.051 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 15 miliar.

Dalam kasus ini, sejumlah  mantan pejabat KBRI dan KJRI di Malaysia telah diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Tipikor. Saat ini, mereka masih menjalani proses hukum lanjutan, termasuk Rusdihardjo.

Johan menambahkan, dalam rangka penyelidikan pihaknya telah mengajukan permintaan cegah tangkal (cekal) terhadap sembilan mantan pejabat KRJI di Malaysia. Walau sudah berstatus cekal, namun menurut Johan, bukan berarti kesembilan mantan pejabat itu sudah berstatus tersangka.

“Mereka sudah pernah dimintai keterangan di penyelidikan,” ujar Johan.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Syaiful Rachman membenarkan permintaan cekal atas kesembilan mantan pejabat luar negeri itu. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri dalam  kurun waktu satu tahun sejak KPK mengirimkan surat permintaan pada 21 Juli 2008. (Rijan Irnando Purba/Sindo/hri)

<!–Revaldo Kecelakaan di Jagorawi–> Minggu, 27/7/2008 | 17:13 WIB

ATI

Menit 77 Sundulan Jack Komboy membobol gawang Tema Mursadat
Menit 77 kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Persipura

PR III
11 Agt 2008 – 01 Agt 2008

BEM Kema Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran akan mengirimkan 2 (dua) orang perwakilan untuk mengikuti Kongres Tahunan ke-54 “International Pharmaceutical Student Federation’, yang akan berlangsung pada tanggal 1 s.d.11 Agustus 2008, di Cluj-napoca, Rumania.

Peserta dari Fakultas Farmasi Unpad ada 2 orang.(w)